Unjuk rasa mahasiswa 19/10/2012

Beberapa waktu lalu berlangsung aksi unjuk rasa oleh mahasiswa se Jatim di Surabaya. Beberapa sumber berita menjelaskan bahwa, mahasiswa menilai pemerintahan yang sekarang (SBY-Boediono) itu telah gagal dalam mengelola SDA yang ada. Banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan layak, pendidikan masih kurang, kesejahteraan petani belum di perhatikan, adalah alasan yang menjadikan mahasiswa turun ke jalan.

Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan mahasiswa. Memang, masih banyak fasilitas fasilitas publik yang belum berjalan dengan baik, kesejahteraan petani masih kurang, dan lain sebagainya. Belum lagi masalah korupsi yang belum diselesaikan. Tapi saya rasa tidak semuanya masalah tersebut harus ditujukan kepada pemerintah pusat, saya rasa ini juga masalah pejabat daerah masing masing.

Dalam undang undang otonomi daerah BAB III/pasal 13/ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 1

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi

merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia

potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

termasuk lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

Dari pasal 13 Undang Undang otonomi daerah diatas, menunjukkan beberapa poin poin yang menjadi masalah masalah yang dipermasalahkan oleh mahasiswa saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa masalah pendidikan, kesehatan, dan alokasi sumber daya manusia menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi.

Dari semua isu, aksi aksi unjuk rasa, penolakan, ke-tidak setujuan, yang dilontarkan mahasiswa selalu ke pemerintah pusat. Padahal sebenarnya menurut saya ada pihak lain juga yang ikut bertanggung jawab. Kalau idealisme mahasiswa cuma datang dari apa kata orang, atau berita berita di media tanpa mau membaca dan kembali dan mengkoreksi satu satu dengan benar dan teliti, mahasiswa akan bertindak konyol. Masalah sosial itu tidak bisa dilihat dari sebelah mata. Mereka itu satu kesatuan, tidak hanya masalah makan, minum, pendidikan, kesehatan, minyak dan lain lain. Di posisi setingkat Presiden, satu keputusan kecil yang salah sedikit saja, akibatnya akan fatal.

Setiap tindakan yang diambil itu pasti punya hal baik dan buruknya. Saya tau, melakukan unjuk rasa dalam beberapa hal bagi mahasiswa itu penting, sebagai golongan terdidik pemikiran mereka diperlukan, prinsip mereka diperlukan, bahkan idealisme mereka seringkali diperlukan. Tapi unjuk rasa yang dilakukan tanpa pemikiran yang cerdas hanya membuat urusan orang satu kota menjadi terhambat dan hal itu pasti akan meracau urusan urusan yang lain dan emosi itu tidak bisa diikuti dan dipikir dengan pemikiran se-cerdas apapun

Dalam beberapa hal, pemerintah pusat sudah mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Memang tidak semuanya berjalan dengan baik. Tapi ada kalanya kita harus memberikan applause dan selamat kepada pemerintah pusat.

©PutraTanu

Iklan